Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Garut, Dadan Wandiansyah, menyatakan dukungan penuh terhadap arahan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, yang menekankan pentingnya penguatan struktur partai hingga tingkat akar rumput serta penguatan program-program yang berpihak kepada rakyat.
Menurut Dadan, konsolidasi organisasi yang saat ini sedang dilakukan PDI Perjuangan, termasuk pembentukan kepengurusan hingga tingkat RW, merupakan langkah strategis untuk memastikan partai semakin dekat dengan masyarakat dan mampu memahami berbagai persoalan yang dihadapi rakyat secara langsung.
“Instruksi partai sangat jelas, bagaimana seluruh struktur partai mulai dari DPC, PAC, ranting hingga tingkat RW harus semakin kuat dan solid. Dengan struktur yang kuat, maka aspirasi masyarakat akan lebih mudah terserap dan diperjuangkan,” ujar Dadan.
Ia menilai, penguatan organisasi partai bukan semata-mata untuk kepentingan internal, melainkan sebagai sarana memperkuat komunikasi politik dengan masyarakat agar berbagai kebutuhan dan persoalan warga dapat segera diketahui serta diperjuangkan melalui jalur pemerintahan maupun legislatif.
Dadan mengungkapkan, kondisi ekonomi masyarakat saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, cabai, minyak goreng, dan komoditas lainnya menjadi persoalan yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah dan para wakil rakyat.
Karena itu, kader-kader PDI Perjuangan yang duduk di lembaga legislatif memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan dan anggaran daerah benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat, terutama kelompok buruh, petani, nelayan, pelaku UMKM, serta masyarakat kecil lainnya.
“Fraksi PDI Perjuangan berkomitmen mengawal setiap pembahasan anggaran agar program-program yang sifatnya tidak langsung menyentuh kebutuhan rakyat dapat dievaluasi. Anggaran yang tersedia harus lebih banyak diarahkan kepada program yang mampu memperkuat ekonomi masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik,” tegasnya.
Selain itu, Dadan juga menyoroti pentingnya optimalisasi fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah. Menurutnya, kegiatan yang tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat perlu dikaji kembali agar anggaran dapat dialihkan ke program yang lebih produktif dan memberikan manfaat nyata bagi warga.
“Kami sepakat bahwa wakil rakyat harus lebih banyak hadir di tengah masyarakat. Fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran akan berjalan maksimal apabila anggota DPRD sering turun ke daerah pemilihannya, mendengar langsung keluhan serta kebutuhan masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, semangat efisiensi anggaran yang saat ini didorong partai harus menjadi momentum untuk melakukan reposisi berbagai program pembangunan agar lebih efektif, tepat sasaran, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Comments0