.png)
Ditemui dalam acara menghadiri Rakerwil PDI Perjuangan di Bukit Alamanda Kab. Garut. Dalam kesempatan tersebut Anggota DPR RI Dapil Jabar XII Bp. Dony Maryadi Oekon, yang dimana beliau sudah ke Tiga Periode menjadi wakil masyarakat Garut, kabupaten Tasik dan Kota Tasikmalaya duduk di DPR RI.
Sejak 2022 Partai PDI Perjuangan mempercayakan Dony Oekon untuk mengawal kebijakan energi nasional yang sebelumnya wakil Ketua komisi VII dan sekarang menjadi Wakil Ketua Komisi XII, yang membawahi Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup / BPLH dan Kementrian Investasi.
Komisi tersebut, akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian publik dengan persoalan kebakaran hutan dan kelangkaan BBM di beberapa tempat. Menanggapi kebakaran hutan, Dony menyampaikan "Fraksi PDI Perjuangan memandang karhutla bukan semata-mata persoalan api yang membakar hutan, melainkan persoalan keselamatan rakyat dan tanggung jawab negara dalam menjaga lingkungan hidup. Ketika kualitas udara memburuk hingga kategori berbahaya".
Beliaupun menegaskan, "pemerintah harus evaluasi efektivitas pencegahan dan pengendalian karhutla, terutama di wilayah dengan konsentrasi hotspot tinggi seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Papua"
Lanjutnya menanggapi kelangkaan BBM
"Terkait kelangkaan BBM, kondisi hari ini harus menjadi perhatian serius pemerintah dan PT Pertamina (Persero), mengingat BBM merupakan kebutuhan mendasar masyarakat sekaligus penopang aktivitas perekonomian.
“Ketahanan stok kita hari ini adalah 12 hari, sementara kalau dalam kondisi normal kita itu 18 hari. Jadi, kondisi energi kita tidak baik-baik saja,” ujarnya.
Dony menjelaskan, terdapat sejumlah kendala yang mempengaruhi ketersediaan pasokan BBM, antara lain beberapa kargo impor Pertalite yang gagal dikirim, sulitnya memperoleh kapal pengangkut BBM, serta dampak konflik di Timur Tengah terhadap ketersediaan BBM dan minyak mentah (crude oil). Situasi geopolitik tersebut juga berpotensi meningkatkan biaya pengadaan dan distribusi energi.
Secara khusus, Politisi PDIP itu memberikan perhatian terhadap kondisi pasokan BBM di Bali yang memiliki kebutuhan energi tinggi seiring aktivitas pariwisata, transportasi, logistik, dan berbagai kegiatan usaha. Gangguan distribusi di wilayah tersebut berpotensi menghambat mobilitas masyarakat, mengganggu kegiatan ekonomi, serta memengaruhi kenyamanan wisatawan.
“Untuk wilayah strategis seperti Bali, persoalan antrean BBM tidak bisa dianggap biasa. Kita berbicara mengenai daerah yang menjadi salah satu wajah pariwisata Indonesia. Pertamina harus memiliki sistem antisipasi yang berjalan, bukan hanya memberikan penjelasan setelah masalah terjadi,” katanya.
Dony meminta Pertamina Patra Niaga bersama BPH Migas dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM segera memetakan wilayah terdampak, memeriksa kecukupan stok di terminal BBM, mengevaluasi jadwal pengiriman, serta memastikan distribusi hingga SPBU berjalan sesuai kebutuhan riil masyarakat.
Comments0